top
logo


feed-image Feed Entries
Home Berita Bengkulu BPN Bengkulu Ancam Redistribusikan Lahan Terlantar
Headline
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/4
 

PDF Print E-mail
Jumat, 20 Januari 2012 15:13

BPN Bengkulu Ancam Redistribusikan Lahan Terlantar

Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, Alfi Ritamsi, menyatakan pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi terhadap sekitar 3.000 hektare lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

Menurut Alfi, lahan HGU tersebut dimiliki 12 perusahaan perkebunan dan pertambangan. “Jika dari hasil verifikasi terbukti lahan tersebut ditelantarkan, maka akan diredistribusikan kepada petani setempat,” katanya, Jumat, 20 Januari 2012.

Alfi menjelaskan bahwa redistribusi terhadap lahan HGU yang ditelantarkan sesuai amanat undang-undang. Sebab, daripada ditelantarkan, akan lebih bermanfaat bila diredistribusikan kepada masyarakat setempat, khususnya petani kecil.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, kata Alfi, akan melakukan sejumlah tahapan sanksi kepada perusahaan pemilik HGU sebelum lahan diredistribusikan kepada masyarakat setempat. Di antaranya dengan memberikan terguran tertulis pertama hingga ketiga. ”Jika tetap tidak dimanfaatkan, izin HGU dicabut, kemudian tanah diredistribusikan kepada masyarakat setempat,” ujar Alfi.

Adapun kriteria penerima redistribusi diprioritaskan terlebih dahulu bagi petani miskin yang bermukim di sekitar lahan HGU tersebut. Biaya untuk proses sertifikasi akan dibebankan kepada negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ”Diutamakan bagi petani yang tidak punya lahan atau petani yang hanya mempunyai lahan seluas 0,5 hektare. Mekanisme redistribusi akan diatur kemudian," ucap Alfi.

Kebijakan redistribusi, kata Alfi pula, dilakukan untuk meminimalisir terjadi konflik atau sengketa lahan. Selain itu agar pemilik HGU tidak menelantarkan lahan. Penelantaran lahan yang kemudian digarap oleh warga setempat memicu terjadinya konflik. Karena itu, kepada perusahaan pemilik HGU diminta memproteksi lahannya dan tidak ditelantarkan. ”Bila ganti rugi kepada masyarakat belum tuntas, ya, diselesaikan dengan baik,” para Alfi.

Berdasarkan data BPN Provinsi Bengkulu, saat ini terdapat lima kasus sengketa lahan HGU antara perusahaan dengan masyarakat. Tiga kasus terjadi di Bengkulu Utara dan dua lainnya di Seluma.

Tiga kasus di Bengkulu Utara di antaranya melibatkan PT Bio Nusantara Teknologi. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut telah mengantongi HGU sejak 1997 dengan lahan seluas 5.859 hektare. Kasus lainnya menyangkut PT Way Sebayur, juga perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan tersebut mengantongi HGU di dua lokasi, masing-masing 6.328 hektare dan 3.000 hektare.

Adapun kasus di Seluma juga melibatkan PT Way Sebayur seluas 2.812 hektare dan PT Perkebunan Nusantara VII seluas 587,1 hektare. Seluruhnya untuk lahan perkebunan kelapa sawit.

Kelima kasus tersebut termasuk yang diverifikasi oleh BPN Provinsi Bengkulu. Saat ini sedang dilakukan penelaaahan untuk menentukan penyelesaiannya. Menurut Alfi, BPN akan secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Diharapkan pula agar pihak perusahaan dan masyarakat setempat mengedepankan musyawarah.

Sebelumnya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Binsar Simbolon, juga mengemukakan ihwal verifikasi terhadap lahan HGU yang ditelantarkan. Lahan seluas sekitar 3.000 hektare yang HGUnya dimiliki 12 perusahaan tersebut merupakan bagian dari 50 lahan HGU yang ada di Provinsi Bengkulu dengan luas seluruhnya sekitar 120 ribu hektare.

Lahan HGU yang telantar tersebar hampir di seluruh daerah di Provinsi Bengkulu, seperti Bengkulu Utara, Muko-Muko, Seluma, Kepahiang dan Rejang Lebong.

Sumber : tempo.co

 

Add comment


Security code
Refresh

Polls

Apakah Bengkulu sudah siap dijadikan sebagai pusat tujuan wisata akhir pekan?
 

bottom
top
Banner

bottom

Powered by Lianni Komputer. Bengkulu IT Community (c) 2014